Kecamatan Pangatikan, salah satu dari 42 kecamatan di Kab. Garut, tergolongkan daerah tertinggal dalam penuntasan program Wajar Dikdas usia 15 hingga 17 tahun. Hal itu, terbukti dari 36.422 jiwa penduduk yang tersebar di lima desa di kecamatan tersebut tercatat sebanyak 4.428 orang tak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP dan sederajat.

Padahal, di kecamatan hasil pemekaran dari Kec. Wanaraja pada tahun 2001 itu cukup banyak berdiri lembaga pendidikan, seperti Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs.), dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Namun , keberadaan sejumlah lembaga pendidikan baik yang didirikan oleh pemerintah maupun swasta itu tidak dimanfaatkan secara optimal.

Salah seorang Pengawas PLS UPTD Kec. Pangatikan, Drs. H. Rachmat, M.Si, membenarkan atas masih banyaknya warga usia antara 15 hingga 17 tahun tak bisa mengenyam pendidikan ke jenjang berikutnya setelah tamat dari bangku SD.Yang menjadi alasan hingga ribuan peserta didik di Kec. Pangatikan hanya bisa tamat dari bangku SD itu, menurut Rachmat, cukup variatif. Di antarnya karena kemiskinan orang tua, dan kurangnya motivasi para orang tua terhadap anak-anaknya.

“Ada pula yang berpikiran klasik dari sebagian para orang tua, yang menyebutkan tidak sekolah juga bisa maju secara ekonomi melebihi mereka yang bersekolah tinggi,” ujarnya, Selasa (18/11).

Oleh sebab itu, ungkap Rachmat, jangan heran jika sejumlah SMP, atau MTs. yang terdapat di Kec. Pangatikan jumlah muridnya sangat memprihatinkan.”Itu pun kebanyakannya para siswa dari luar daerah yang sebelumnya tidak lolos seleksi di tempat asalnya dimana setelah dua hingga tiga bulan mereka pindah kembali ke sekolah didaerahnya. Bahkan, kita sempat menemukan ada salah satu MTs., hanya memiliki setiap kelasnya itu antara lima sampai sembilan murid,” tutur Rachmat. (E-18/A-147)***

Sumber: Pikiran Rakyat

Share on Facebook

Sekitar 40 pemuda Bangkalan yang menamakan diri Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bangkalan berunjuk rasa di depan Jalan Tanggulangin, hanya 20 meter dari kantor Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur, Jumat (12/12).

Mereka memprotes putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pemungutan suara ulang Pilkada Jatim di Bangkalan dan Sampang serta penghitungan ulang perolehan suara di Pamekasan.

Dalam putusan MK terkait sengketa Pilkada Jatim, keputusan KPU Jatim  memenangkan pasangan calon kepala daerah Jatim Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) dengan selisih sekitar 60.000 suara atas pasangan Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Kaji).

Para pengunjuk rasa meminta KPU Jatim untuk menolak putusan MK. Sebelum berunjuk rasa, massa berkumpul di depan kantor DPW PKB Jatim versi Gus Dur di Jalan Darmo Surabaya. Pengunjuk rasa juga sebelumnya menemui Bupati Bangkalan Fuad Amin yang secara jujur sudah menyatakan akan mengamankan suara Karsa.

Para pengunjuk rasa menilai putusan MK hanya mencari popularitas dan melanggar hukum. Mereka juga meneriakkan “Mahfud (Ketua MK) pengkhianat.”

Sumber: Kompas

Share on Facebook

Baskoro Poedjinoegroho E

Akibat tawuran, enam remaja tewas karena terpaksa menceburkan diri ke dalam danau (Kompas, 15/9/2008). Peristiwa ini tentu menggetarkan siapa pun.

Getar dan getir hati kian menumpuk karena tawuran antarmahasiswa yang diikuti tindakan razia pihak kepolisian, orang boleh menduga pelaku dan penyelenggara pendidikan tidak mampu lagi mendidik karena tawuran telah menjadi kebiasaan (Kompas, 17/10/2008). Apa yang harus atau dapat dilakukan insan pendidikan atau sekolah?

Pendidikan karakter

Tawuran sudah menggejala secara umum. Tawuran telah melibatkan semua unsur masyarakat: antarpelajar, mahasiswa, pemain bola, suporter, warga kampung, polisis versus militer, pelayat versus mahasiswa, dan lainnya. Kebiasaan semacam ini lazim menelan kurban, bahkan acap kali tanpa sebab yang dapat dimengerti akal sehat.

Tampaknya tawuran dianggap sebagai jalan keluar atas masalah, tanpa menyadari bahwa hal itu akan menciptakan masalah baru atau membuat suasana kian rumit. Mengapa bangsa Indonesia yang suka menyebut diri kaya budaya dan adat ketimuran dan memiliki kelemahlembutan mudah menjadi beringas, marah, bertindak kasar terhadap sesama, sulit mengampuni, dan tidak terampil mengontrol diri; segalanya diselesaikan dengan kekerasan? Di mana letak masalahnya? Bangsa ini kurang pendidikan!

Yang dimaksudkan dengan pendidikan adalah proses mengajar-belajar di sekolah yang mengedepankan terbentuknya karakter yang mumpuni. Memang, hingga kini pendidikan karakter sudah biasa dibicarakan para cerdik pandai atau insan pendidikan. Pendidikan karakter bukan hal baru. Semua paham dan setuju tentang hal itu.

Namun pelaksanaannya boleh dikatakan “nol besar” alias nihil. Proses pendidikan dihabiskan untuk memompa pencapaian angka ujian nasional lantaran mutu sekolah ditentukan oleh hasil UN semata sehingga kegiatan sekolah tidak ada yang lain kecuali usaha mati-matian untuk menyiapkan UN.

Proses ini akan terus berjalan jika tidak ada kesadaran dan keyakinan dasar bahwa UN yang dimutlakkan seperti sekarang akan meniadakan munculnya lulusan berkarakter sekaligus memerosotkan mutu pendidikan.

Latihan menjadi sadar

Ada sebuah proses pendidikan karakter yang amat mudah dan mungkin dilakukan di sekolah, yakni refleksi. Secara sederhana, refleksi dapat diartikan sebagai kegiatan yang diarahkan untuk menyadari dan mencecap makna, arti, atau nilai (value) atas aktivitas yang telah atau baru saja dilaksanakan.

Untuk terbiasa, menjadi kerasan dan kian mahir berefleksi, seseorang harus terus dilatih atau rutin. Saat paling tepat, pada hemat penulis, adalah sesudah berakhirnya jam pelajaran terakhir. Dalam kesempatan itu, peserta didik dapat diajak untuk berefleksi atas seluruh kegiatan atau pengalaman yang “cukup lengkap” sejak mereka bangun tidur hingga selesainya jam sekolah.

Refleksi dapat dilatihkan secara sederhana dan perlahan. Pertama-tama, peserta didik diajak bersikap hening (tidak hanya tak berbicara), menyadarkan diri bahwa saat ini mereka sedang menghadap Yang Ilahi, misalnya duduk dengan posisi sopan, rileks, badan tegak, kedua kaki menapak di lantai, kedua tangan terbuka di atas paha sambil memejamkan mata mengatur pernapasan.

Langkah berikut adalah mengajak peserta didik memohon kepada Yang Ilahi agar menuntun untuk menemukan makna atau arti atas pengalaman pada hari itu. Lantas, pendamping atau guru membantu mereka dengan mengajukan berbagai pertanyaan terarah, contohnya apa yang dialami sejak bangun pagi hingga saat ini? Adakah pengalaman yang mengesankan (menyenangkan/tidak menyenangkan; dapat dikaitkan dengan diri sendiri atau orang lain)? Apakah itu? Mengapa mengesankan? Apa arti pengalaman itu bagimu?

Selanjutnya dipertajam dengan pertanyaan panduan, misalnya dalam peristiwa yang mengesankan itu Yang Ilahi menyampaikan pesan apa kepadamu sebagai tanda cinta-Nya? Dalam peristiwa itu, sikapmu cenderung mendekat ke cinta Tuhan atau menjauh dari/menentang-Nya?

Refleksi ditutup, misalnya, dengan panduan: jika sikapmu atas peristiwa atau pengalaman ternyata merupakan ungkapan/ujud yang menjauhi cinta Tuhan, silakan mohon ampun dan berjanji di hadapan-Nya untuk tidak mengulanginya. Jika merupakan ungkapan/ujud yang mendekat ke cinta Tuhan, silakan mengucap terima kasih atau bersyukur kepada-Nya. Dan akhirnya, supaya makna atau buah rohani yang mereka dapatkan tidak menguap ditelan waktu, peserta didik juga diminta mengendapkan serta menuliskannya dalam buku harian batin atau jurnal rohani sebagai kekayaan rohani.

Ketajaman nurani

Latihan-latihan sederhana seperti ini jika dilakukan setiap hari minimal selama tiga tahun niscaya akan mempertajan nurani peserta didik yang pada gilirannya akan menumbuhkan habitus untuk mengenali diri pribadi, mendengarkan sapaan Yang Ilahi dan cinta sesama. Hal ini akan melengkapi kecerdasan mereka.

Penulis berkeyakinan, kecerdasan akan membahayakan diri sendiri dan orang lain jika tidak diiringi ketajaman dan kelurusan nurani sebagai dampak dari refleksi, terlebih bagi mereka yang akan menjadi pemimpin.

Baskoro Poedjinoegroho E Direktur SMA Kolese Kanisius Jakarta

Sumber: Kompas

Share on Facebook

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) menjadi Undang-Undang (UU) merupakan pukulan baru bagi dunia pendidikan Indonesia, karena hal itu berarti komersialisasi pendidikan semakin dilegalkan. Demikian ungkap Sekjen Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Iwan Hermawan, Rabu (17/12).

“Selain itu, keberadaan UU ini akan sangat membingungkan, di satu sisi pemerintah berupaya untuk meringankan biaya pendidikan dengan sekolah gratis dan lain sebagainya, di sisi lain sekolah dan lembaga pendidikan diberi peluang untuk meminta dana dari masyarakat. Sebab, BHP ini bukan hanya berlaku bagi perguruan tinggi, tetapi berlaku juga bagi semua lembaga pendidikan, termasuk sekolah di semua tingkatan,” katanya saat dihubungi di Bandung.

Menurut Iwan, biaya pendidikan akan semakin tinggi karena dalam UU BHP terdapat kewajiban peserta didik untuk menanggung biaya pendidikan. Bisa dipastikan, biaya kuliah dan sekolah terutama di sekolah menengah atas akan semakin mahal. “Untuk wajib belajar mungkin akan dibatasi dengan PP 47 dan PP 48 tentang Wajib Belajar dan Pendanaan Pendidikan, tetapi untuk tingkat menengah atas tidak. Apalagi untuk perguruan tinggi,” ujarnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Ganjar Kurnia mengatakan, masyarakat sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir dengan keberadaan UU BHP yang dianggap akan semakin mengomersialkan pendidikan. Sebab, dalam BHP ada rambu-rambu yang mengatur batasan penarikan uang dari masyarakat.

“Maksimal peserta didik menanggung 1/3 dari biaya operasional, 2/3 masih ditanggung pemerintah, jadi lembaga pendidikan juga tidak bisa seenaknya menarik dana dari masyarakat. Yang jelas, Unpad akan lebih memanfaatkan pengelolaan keuangan yang lebih efektif dari BHP ini, tanpa memberatkan mahasiswa dan masyarakat,” ucapnya. (A-157/A-184/A-187/A-50)***

Sumber: Pikiran Rakyat

Share on Facebook

Universitas Indonesia menjalin kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Rabu (17/12), untuk mengarahkan diri menjadi universitas riset. Tujuan dari sebuah universitas riset untuk memperluas aspek pengajaran sampai pada pembentukan karakter periset peserta didik.

“Universitas riset menjadi legalitas untuk memanfaatkan para ahli di bidang riset terlibat di bidang pengajaran. Sampai saat ini tercatat ada 245 profesor riset yang bisa dilibatkan di dalam pengajaran suatu universitas,” kata Deputi Menteri Negara Riset dan Teknologi Bidang Dinamika Masyarakat Carunia Mulya Firdausy dalam acara penandatanganan nota kesepahaman tersebut yang juga dihadiri Rektor Universitas Indonesia (UI) Gumilar Rusliwa S.

Gumilar pada kesempatan itu menyampaikan studium generale “Prospek dan Tantangan Menuju Universitas Riset di Indonesia”. Dia memulai awal sejarah UI sejak dibentuknya Dokterjavaschool pada tahun 1849 hingga akhirnya menjadi Universitas Indonesia pada tahun 1950.

Menurut Carunia, perluasan aspek pengajaran sebuah universitas riset sekaligus mempertajam analisis manfaat sebuah riset yang selama ini tidak optimal. Hasil riset dari kalangan profesor riset sering terhenti hanya menjadi jurnal, tidak bisa aplikatif.

“Padahal, riset harus memiliki sifat memberi kegunaan bagi masyarakat, ekonomi, menjadi rujukan atau referensi tindakan, dan menciptakan perlindungan bagi kekayaan intelektualitas atau berupa paten,” katanya.

Nota kesepahaman menuju universitas riset UI yang ditempuh sekarang ini, kata Carunia, memang tidak melibatkan kalangan bisnis. Riset masih dipandang sebagai pengembangan ilmu untuk ilmu.

Gumilar menyatakan, sebagai konklusi strategi masa depan, sebuah universitas seharusnya memiliki tiga lokomotif sebagai penggerak keilmuan. Ketiganya itu mencakup integrasi transformasi keilmuan multifakultas, enterprising atau pemberian nilai tambah berdasarkan riset kebutuhan pelayanan publik dan komersial, serta penguasaan bidang teknologi informasi dan komunikasi menunjang interaksi global.

Dipaparkan pula laporan “Kajian Peraturan Pemerintah Mendukung Pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bidang Riset di Lingkungan Lembaga Penelitian Nondepartemen Kementerian Negara Riset dan Teknologi”. Tim yang bekerja di bawah KNRT tersebut merekomendasikan pejabat fungsional peneliti atau pejabat struktural yang tugas belajar di dalam negeri lebih dari enam bulan supaya tidak dibebaskan sementara atau diberhentikan dari jabatannya.

Juga direkomendasikan, gaji PNS belum menikah yang tugas belajar agar tak dipotong 50 persen. (NAW)

Sumber: Kompas

Share on Facebook

Pemkab Bandung Barat takkan mampu merehabilitasi ruang kelas yang rusak pada tahun 2009 mendatang. Padahal, rencananya, pada tahun itu, program role sharing bakal berakhir.

Demikian disampaikan Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bandung Barat Agus Maolana ketika ditemui di Padalarang, Selasa (30/12).

“Enggak..enggak akan bisa. Kemampuan kita hanya merehabilitasi 200 ruang kelas yang rusak setiap tahun. Ini karena keterbatasan anggaran,” ujarnya.

Berdasarkan data, hingga Desember 2008, jumlah ruang kelas yang rusak di seantero Kab. Bandung Barat sebanyak 1283 unit.

“Tinggal dihitung, kalau kemampuan hanya 200 ruang kelas, berarti semua ruang kelas baru bisa direhabilitasi pada tahun ke-6,” tuturnya.

Ketika role sharing berakhir, kata dia, pemkab akan berusaha mendapatkan dana dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan.

“Alhamdulillah, tahun depan, Kab. Bandung Barat akan menerima dana alokasi khusus dari pusat senilai Rp 11.752 miliar. Setiap kelas mendapat jatah Rp 70 juta plus meubelair. Rencananya, dana dari DAK itu untuk 100 ruang kelas,” ucapnya. (A-125/kur)***

Sumbe: Pikiran Rakyat

Share on Facebook

Standar nilai kelulusan ujian nasional dinaikkan 0,25 dibandingkan dengan tahun lalu. Dengan adanya kenaikan tersebut, pemerintah memperkirakan angka ketidaklulusan masih seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni 10 persen dari seluruh peserta UN.

Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Mungin Eddy Wibowo dalam jumpa pers, Senin (12/1), mengatakan, peserta ujian nasional (UN) SMP dan SMA dinyatakan lulus jika memiliki nilai rata-rata minimal 5,50 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan. Adapun nilai minimal 4,00 untuk paling banyak dua mata pelajaran dan minimal 4,25 untuk mata pelajaran lainnya. Tahun lalu, standar nilai rata-rata kelulusan 5,25.

Khusus untuk SMK, nilai mata pelajaran kompetensi keahlian kejuruan minimal 7,00 dan digunakan untuk menghitung rata-rata UN. Pemerintah daerah dan atau satuan pendidikan dapat menetapkan batas kelulusan di atas nilai tersebut sebelum pelaksanaan UN.

Kriteria kelulusan ujian akhir sekolah berstandar nasional (UASBN) untuk sekolah dasar ditetapkan melalui rapat dewan guru. Penetapan mencakup nilai minimum setiap mata pelajaran yang diujikan serta nilai rata-rata ketiga mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Burhanuddin Tolla menambahkan, harapan pemerintah angka ketidaklulusan masih berkisar 10 persen. Namun, persentase antarprovinsi dapat berbeda.

Tindak lanjut UN

Koordinator UN BSNP, Djemari Mardapi, mengatakan, kriteria batas standar kelulusan tersebut berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan ujian-ujian sebelumnya. BSNP juga melihat perbedaan antarprovinsi. “Kami ingin agar kelulusan naik setiap tahunnya dan kualitas pendidikan meningkat, tetapi juga sadar dengan bervariasinya kondisi sekolah,” ujarnya.

Dia mengatakan, dampak dari pelaksanaan UN, yakni perbaikan kualitas pendidikan, baru akan terjadi jika ada tindak lanjut dari hasil UN tersebut. “Dari UN dapat terlihat daya serap anak terhadap materi dan kualitas pembelajaran. Hasil UN harus dimanfaatkan optimal,” ujarnya.

Pelaksanaan UN tahun ini untuk SMP, MTs, dan SMPLB pada 27-30 April dan ujian susulan pada 4-7 Mei. Mata pelajaran yang diujikan Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Untuk jenjang SMA dan MA, pelaksanaan UN pada 20-24 April dan ujian susulan 27 April-1 Mei. UN SMK berlangsung pada 20-22 April dan ujian susulan 27-29 April. Adapun UN SMALB pada 20-22 April dan ujian susulan 27-29 April. Untuk SMA, mata pelajaran yang diujikan ada enam, sedangkan SMK tiga mata pelajaran. (INE)

Sumber: Kompas

Share on Facebook

Pengurus Yayasan Winaya Mukti mengajukan alternatif baru penanganan Unwim kepada Pemprov Jabar. Mereka yakin Unwim dapat mandiri tanpa harus diserahkan pengelolaannya pada perguruan tinggi lain. Caranya, Unwim membidik peluang sebagai penyelenggara pendidikan  jabatan fungsional yang hingga kini belum ada sekolahnya. Jalan alternatif ini diharapkan turut dipertimbangkan dalam rapim di Gedung Sate.

“Ada 83 jabatan fungsional yang hingga kini belum ada sekolahnya. Ini jumlah yang besar. Dengan mengambil peluang ini, saya yakin Unwim bisa mandiri,” kata Ketua Pengurus Yayasan Winaya Mukti Sonny Djoko Santosa di Bandung, Jumat (23/1) siang.

Untuk dapat menyelenggarakan pendidikan jabatan fungsional, Unwim akan membuka program D3. Kerja sama akan dijalin dengan Pemprov untuk mendorong dinas-dinas yang ada menyekolahkan (calon) pegawai mereka ke Unwim. Kerja sama inilah yang akan menjamin eksistensi Unwim.

Menurut Sonny, keputusan menjadi penyelenggara pendidikan jabatan fungsional sesuai dengan visi Unwim yang dibuat Pemprov sendiri yakni sebagai pusat edukasi birokrasi. Penyerahan pengelolaan pada perguruan tinggi lain berpotensi memunculkan kesimpang-siuran soal visi karena PT jelas berorientasi pada ilmu pengetahuan. (A-165/A-50)***

Sumber: Pikiran Rakyat

Share on Facebook

Minat siswa lulusan SMA melanjutkan studi ke jurusan pertanian di sejumlah perguruan tinggi dalam lima tahun ini cenderung menurun. Kondisi ini dalam jangka panjang bisa mengancam kedaulatan pangan dan swasembada pangan.

Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Malang, akhirnya mengubah kurikulum untuk menarik minat calon mahasiswa sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini dan masa depan. Demikian dituturkan Pembantu Dekan I Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Ir Didik Suprayogo, MSc, PhD, Senin (9/2) di Malang.

“Banyak faktor yang menyebabkan turunnya minat calon mahasiswa memasuki jurusan pertanian. Ini suatu keprihatinan tersendiri bagi Indonesia sebagai negeri agraris,” ujarnya.

Data dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya menggambarkan, tahun 2004 jumlah mahasiswa pertanian mencapai 398 orang, tahun 2005 turun menjadi 350 orang, tahun 2006 hanya 303 orang, dan tahun 2007 sebanyak 343 orang. Mereka belajar di tujuh program studi fakultas pertanian kala itu, yaitu jurusan agronomi, hortikultura, ilmu tanah, agribisnis, penyuluhan dan komunikasi pertanian, hama dan penyakit tumbuhan, serta pemuliaan.

Menurut Didik, menurunnya minat pelajar mengambil jurusan pertanian bisa bermacam-macam faktor, antara lain citra mengecilkan masa depan lulusan jurusan pertanian, ketidaktahuan mengenai ilmu pertanian, dan berbagai sebab lainnya.

“Saat ini ada kecenderungan pertanian di Indonesia image- nya negatif. Kalau mengambil ilmu pertanian, kesannya setiap orang harus siap nyangkul. Padahal, itu tidak benar. Tidak semua lulusan pertanian harus mencangkul di sawah,” ujar Didik.

Ubah kurikulum

Melihat kondisi itu, menurut Didik, akhirnya Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya berubah. Pada tahun 2008 mereka melebur tujuh program studi menjadi hanya dua program studi, yaitu Agroekoteknologi dan Agribisnis.

Sejak perubahan kurikulum tersebut, tahun 2008 peminat jurusan pertanian cukup banyak. Dibandingkan dengan peminat tahun 2007 yang hanya 343 orang, tahun 2008 peminatnya melonjak menjadi 504 orang. Mereka terbagi dalam jurusan agroekoteknologi sebanyak 215 orang, dan agribisnis sebanyak 289 orang.

Restrukturisasi program studi juga dilakukan Fakultas Universitas Negeri Jember (Unej). Minat mahasiswa untuk masuk ke Fakultas Pertanian Unej pun mulai bertambah. Ini merupakan terobosan para pimpinan fakultas pertanian guna meningkatkan serta menyesuaikan kebutuhan sarjana pertanian dengan kondisi sekarang.

Pembantu Rektor II Unej Dr Ir Yani Yanuar MP, Senin, mengatakan, awalnya hampir semua fakultas pertanian di negeri ini kurang peminat. Untuk itu, Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Pertanian Indonesia (FKPTPI) berkumpul dan membuat terobosan merevitalisasi pendidikan bidang pertanian.

]Di Yogyakarta, peminat Fakultas Pertanian di Universitas Gadjah Mada (UGM) cenderung menurun selama setidaknya lima tahun terakhir. Fakultas Pertanian juga cenderung hanya menjadi pilihan kedua bagi mahasiswa.

Dekan Fakultas Pertanian UGM Triwibowo Yuwono mengatakan, kalau generasi muda tidak mau lagi belajar pertanian, sektor pertanian Indonesia akan makin miskin sumber daya manusia.

Selama beberapa tahun terakhir, jumlah mahasiswa di Fakultas Pertanian UGM tidak pernah lagi memenuhi kursi yang tersedia. Pada tahun ajaran 2008/2009, dari sekitar 300 kursi yang disediakan, terdapat 20 persen kursi kosong. Banyaknya kursi kosong ini disebabkan sejumlah mahasiswa yang diterima tidak kembali untuk melakukan daftar ulang.

Di Universitas Padjadjaran, Bandung, kuota 400 mahasiswa pertanian per tahun selalu terisi penuh. Meski demikian, menurut Dekan Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Prof Yuyun Yuwariah, terjadi penurunan minat calon mahasiswa yang mendaftar dalam beberapa tahun terakhir.

Penurunan peminat juga terjadi di sejumlah fakultas pertanian di luar Jawa, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Ketua Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Pertanian Indonesia Suntoro Wongso Atmojo di Kota Solo, mengatakan, menghadapi penurunan minat ini, perguruan tinggi dan pemerintah harus melakukan terobosan agar fakultas pertanian menjadi menarik.(DIA/SIR/JON/ROW/ IRE/EKI/INE)

Sumber: Kompas

Share on Facebook

Koordinator Education Forum yang juga ketua Keluarga Peduli Pendidikan Yanti Sriyulianti mengatakan, sebaiknya pemerintah daerah –dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Bandung– membuat SK mengenai satuan biaya pendidikan terutama bagi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Sebab, dengan tidak adanya acuan biaya yang jelas, sekolah bebas menentukan biaya yang menjadi beban orang tua.

“Apalagi untuk pendidikan dasar, pikiran nakal kita sekolah kini lebih memilih membuka kelas RSBI daripada kelas reguler, karena RSBI bisa memungut dalam jumlah yang besar. Sementara reguler harus sudah gratis. Ini yang menjadi celah dan dikhawatirkan tidak terkontrol,” katanya ketika dihubungi di Bandung, Selasa (3/3).

Tidak hanya itu, Yanti pun masih mempertanyakan mutu dan kualitas sekolah yang berstempel RSBI. Sebab sepengetahuannya, kelas RSBI hanya mengubah bahasa pengantarnya menjadi bahasa Inggris.

Yanti juga menyayangkan adanya pasal yang mengecualikan RSBI di dalam Peraturan Pemerintah No. 48 yang menyebutkan bahwa RSBI masih diperbolehkan memungut biaya dari masyarakat. Padahal secara konstitusional, baik di dalam UU Sistem Pendidikan Nasional maupun UUD 1945, tidak ada pembedaan status.

“Sangat jelas untuk pendidikan dasar harus ditanggung pemerintah, tidak dibeda-bedakan, apakah itu sekolah taraf nasional atau internasional. Jadi dengan PP 48 ini seakan-akan melegitimasi pungutan untuk pendidikan dasar yang seharusnya tidak boleh dilakukan,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Yanti berharap, Disdik sebagai organ teknis yang paham betul teknis di lapangan melakukan pemonitoran dan berinisiatif menyusun SK Satuan Biaya Pendidikan. Dengan begitu, kalaupun pendidikan dasar untuk RSBI tetap memungut, pungutan yang ditetapkan mengacu pada aturan dan tidak dilakukan semena-mena.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Oji Mahroji mengatakan, standar biaya yang ditetapkan sekolah merupakan hasil musyawarah bersama dengan orang tua murid. Disdik, kata Oji, tidak memiliki kewenangan untuk mengatur berapa besar biaya yang dipungut untuk RSBI ini. (A-157)***

Sumber: Pikiran Rakyat

Share on Facebook