Home » Kebijakan
You are browsing entries filed in “Kebijakan”
Selain ujian praktik, mulai tahun 2009 siswa sekolah menengah kejuruan harus mengikuti ujian teori kejuruan. Siswa juga harus mengikuti ujian nasional untuk tiga mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika.
(more…)
Share on Facebook
Posted in Kebijakan | Read More »
Wali Kota Bandung Dada Rosada meminta Dinas Pendidikan Kota Bandung dan sekolah melakukan inventarisasi siswa yang orang tuanya tergolong mampu dalam hal ekonomi. Ini dilakukan agar masyarakat mampu, bisa tetap berpartisipasi membantu penyelenggaraan pendidikan.
(more…)
Share on Facebook
Posted in Kebijakan | Read More »
Sejumlah sekolah dasar sudah menetapkan kenaikan standar kelulusan ujian akhir sekolah berstandar nasional tahun 2008/2009. Peningkatan nilai kelulusan berlaku untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam.
(more…)
Share on Facebook
Posted in Kebijakan | Read More »
Nilai kelulusan ujian akhir sekolah berstandar nasional atau UASBN untuk tingkat sekolah dasar dan sederajat tahun 2009 diusulkan naik dibandingkan dengan tahun lalu. Adapun kenaikan nilai kelulusan diserahkan kepada kebijakan masing-masing sekolah.
(more…)
Share on Facebook
Posted in Kebijakan | Read More »
Pemerintah pusat menetapkan mulai 2009 SD dan SMP gratis dari beragam pungutan. Jika ditemukan ada pengelola SD dan SMP yang melakukan pungutan, pemerintah kota/kabupaten harus memberikan sanksi kepada sekolah yang melanggar ketentuan tersebut.
(more…)
Share on Facebook
Posted in Kebijakan | Read More »
Persidangan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan yang kontroversial dimulai. MK mengadakan pemeriksaan pendahuluan hari Rabu (11/3).
(more…)
Share on Facebook
Posted in Kebijakan | Read More »
Rencana kenaikan pajak penerangan jalan umum (PJU) di Kota Bekasi ditanggapi beragam. Sejumlah warga mengaku keberatan dengan kenaikan pajak PJU sebesar 3 persen menjadi 6 persen dari total rekening listrik yang harus mereka bayar. Namun, di lain pihak Pemkot Bekasi maupun anggota DPRD menilai kenaikan ini tidak akan terlalu membebani masyarakat mengingat adanya program pendidikan dan kesehatan gratis di Kota Bekasi.
(more…)
Share on Facebook
Posted in Kebijakan | Read More »
Menjelang tahun ajaran baru Juli 2009 mendatang, belum ada mekanisme penyaluran buku pelajaran sekolah yang memuaskan semua pihak. Pasalnya, larangan pemerintah kepada penerbit untuk menawarkan buku langsung ke sekolah, belum diimbangi usaha nyata revitalisasi toko buku di daerah. Jika tidak segera ditangani, ujung-ujungnya para siswa, terutama yang ada di kabupaten/kota, bisa tidak terlayani.
(more…)
Share on Facebook
Posted in Kebijakan | Read More »
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) akan melibatkan semua perguruan tinggi (PT) negeri dan swasta yang ada di Jawa Barat dalam pelaksanaan Ujian Nasional 2009. Pasalnya, mulai tahun ini, selain ditunjuk sebagai Tim Pemantau Independen (TPI) untuk pelaksanaan UN tingkat SD, SMP, dan SMK, UPI juga ditunjuk sebagai koordinator penyelenggara UN tingkat SMA/MA.
(more…)
Share on Facebook
Posted in Kebijakan | Read More »
Tidak ada anggaran khusus di Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah IV Jabar-Banten untuk melakukan sosialisasi Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP). Untuk mensiasatinya, sosialisasi akan didomplengkan dalam acara-acara yang telah teranggarkan, baik di Bandung maupun di daerah-daerah.
(more…)
Share on Facebook
Posted in Kebijakan | Read More »