Anak SD Disiapkan Rp 460 Juta
Pemerintah Kota Padang menyiapkan dana Rp 460 juta untuk kegiatan pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah, terutama bagi murid dari keluarga kurang mampu.
Pemerintah Kota Padang menyiapkan dana Rp 460 juta untuk kegiatan pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah, terutama bagi murid dari keluarga kurang mampu.
Pencairan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat dipastikan kembali mundur. Pasalnya selain prosesnya masih belum tuntas, Disdik pun sedang mengubah mekanisme pencairan agar lebih efektif.
Dinas Pendidikan (Disdik) Ciamis akhirnya mengajukan keringanan/pembebasan pajak ijin mendirikan bangunan (IMB) atas pembangunan ruang kelas baru bagi sekolah yang menerima bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun rolesharing. Sementara itu menyusul adanya pertemuan antara DPRD Ciamis, Disdik, PPNS dan Dinas Keuangan, tidak ada sekolah yang didatangi petugas penarik pajak.
Sebanyak 980 ruang kelas yang ambruk dan rusak berat di Kabupaten Ciamis mendapat prioritas pembangunan kembali melalui bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2009. Setiap kelas tersebut mendapatkan bantuan sebesar Rp 70 juta. Anggaran tersebut juga dialokasikan utnuk pengadaan mebeler siswa.
Kurang lebih 1,5 bulan menjelang pelaksanaan ujian nasional (UN), pemerintah pusat belum mengucurkan dana untuk pencetakan soal dan penyelenggaraan UN. Selain itu, untuk ujian praktik kompetensi keahlian bagi siswa sekolah menengah kejuruan (SMK), bantuan yang diberikan oleh pemerintah dinilai kurang.
Jangan kaget kalau di beberapa gerbang sekolah menengah pertama negeri (SMPN) di Kota Bandung sekarang, banyak spanduk terpasang. Di SMPN 7 Jln. Ambon misalnya, ada spanduk bertuliskan, “SMPN 7 Bandung Menyelenggarakan Pendidikan Gratis Bagi Seluruh Siswa”. Bahkan, di salah satu Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) terpampang spanduk bertuliskan, “SMPN 2 Bandung (RSBI) Membebaskan Iuran Bagi Siswa Miskin”.
Meski mulai tahun ajaran 2009, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) mengurangi jumlah kelas reguler dan menambah kelas RSBI, siswa miskin tetap memiliki kesempatan untuk bersekolah di RSBI. Hal tersebut diungkapkan Wakasek Humas SMPN 2 Bandung Elin Karlina dan juga Wakasek Humas SMPN 5 Bandung, di sela-sela pendaftaran hari pertama RSBI di kampus SMPN 2 dan SMPN 5 Bandung, Senin (2/3).
Departemen Pendidikan Nasional menaikkan dana bantuan operasional sekolah pada 2009, untuk SD sebesar 36,02 persen, adapun SMP 37,89 persen. Meskipun demikian, kenaikan itu belum menutup biaya kebutuhan setiap siswa per tahun, sehingga pemerintah daerah menutup kekurangan itu melalui APBD 2009.
Dugaan penyimpangan dana pendidikan sebesar Rp 5 miliar mencuat di Sekolah Dasar Percontohan IKIP Rawamangun, Jakarta Timur. Baru-baru ini, sempat terjadi ketegangan ketika puluhan orang yang tergabung dalam Forum Komunikasi Orangtua Murid SDN Percontohan tersebut mencoba menemui Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Timur yang menjanjikan dialog terkait pengaduan penyelewengan dana pendidikan di sekolah anak mereka.
Penyaluran dana bantuan program Pesantren Satu Atap (PSA) yang berasal dari hibah Pemerintah Australia sebesar Rp 15,6 miliar tahun 2007-2009 diduga tidak transparan dan berbau nepotisme. Pasalnya, pesantren penerima dana bantuan termasuk pesantren yang dikelola petugas internal di lingkungan Departemen Agama (Depag) Kab. Garut.